Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

1.    Kepala Badan

Tugas Pokok : 

Kepala BKPP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan aparatur sipil negara Kota Cilegon yang optimal.

Fungsi :

  1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya;dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2.    Sekretariat

Tugas Pokok : 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPP, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Keuangan, baik pelayanan teknis maupun administratif dan koordinasi tugas Bidang-Bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

  1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan.
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

 

3.    Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan mempunyai tugas lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Sub Bidang Pembinaan Pegawai, dan Sub Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Berikut rincian tugas Kepala Bidang P3KA:

  1. menyusun kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)     Mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2)     Mengoordinasikan konsep rencana penyusunan kebijakan teknis dengan Pejabat Lingkup Badan;

3)     Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum;

4)     Mengonsultasikan draft penyusunan kebijakan teknis kepada pimpinan;dan

5)     Memfinalisasi kebijakan teknis.

  1. Melaksanakan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

a)    Menelaah program kerja Badan;

b)    Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

c)    Mengonsultasikan ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

d)    Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

e)    Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

f)     Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum sesuai dengan tugas  dan tanggung jawab.

  1. Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

1)    Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;

2)    Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;

3)    Membagi tugas kepada pejabat terkait;dan

4)    Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

  1. Melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Sub Bidang Pembinaan Pegawai, dan Sub Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik, dengan tahapan:

1)    Merumuskan prosedur tugas lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Sub Bidang Pembinaan Pegawai, dan Sub Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan;

2)    Melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Sub Bidang Pembinaan Pegawai, dan Sub Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan;dan

3)    Mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Sub Bidang Pembinaan Pegawai, dan Sub Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan.

  1. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1)    Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

2)    Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

3)    Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4)    Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

  1. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:

1)    Memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2)    Mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3)    Membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.

  1. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1)    Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum;

2)    Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;

3)    Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

4)    Menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan

5)    Memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

  1. Menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Sub Bidang Pembinaan Pegawai, dan Sub Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1)    Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2)    Mereviu konsep laporan;

3)    Mengonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan

4)    Memfinalisasi laporan.

  1. Menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)    Mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum, dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2)    Mengoordinasikan konsep penyusunan pelaporan dengan Pejabat Lingkup Badan;

3)    Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada baawahan di lingkup Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan, dan Administrasi Umum;

4)    Mengonsultasikan draft penyusunan kepada pimpinan;dan

5)    Memfinalisasi pelaporan.

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)    Mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2)    Meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

3)    Menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4)    Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)    Mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2)    Meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

3)    Menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4)    Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang P3KA mempunyai Fungsi:
  1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA),  membawahi :

  1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
  3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Umum.

4.    Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum, Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional, dan Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Struktural, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku  untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

            Kepala Bidang Mutasi Promosi mempunyai tugas:

  1. Menyusun kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)     Mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2)     Mengoordinasikan penyusunan konsep dokumen perencanaan strategis dengan Pejabat Lingkup Badan;

3)     Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen perencanaan strategis kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi;

4)     Mengonsultasikan draft dokumen perencanaan strategis kepada pimpinan;dan

5)     Memfinalisasi dokumen perencanaan strategis.

  1. Melaksanakan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1)     Menelaah program kerja Badan;

2)     Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3)     Mengonsultasikan ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

4)     Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

5)     Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

6)     Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang sesuai dengan tugas  dan tanggung jawab.

  1. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

1)     Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;

2)     Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;

3)     Membagi tugas kepada pejabat terkait;dan

4)     Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

  1. Melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum, Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional, dan Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Struktural, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik, dengan tahapan:

1)     Merumuskan prosedur tugas lingkup Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum, Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional, dan Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Struktural;

2)     Melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum, Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional, dan Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Struktural;dan

3)     Mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum, Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional, dan Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Struktural.

  1. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1)     Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

2)     Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

3)     Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4)     Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

  1. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:

1)     Memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2)     Mengembalikan dokumen/ naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3)     Membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.

  1. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1)     Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang;

2)     Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;

3)     Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

4)     Menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan

5)     Memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

  1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja tugas lingkup Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum, Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Fungsional, dan Sub Bidang Mutasi dan Promosi Tenaga Struktural sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1)     Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2)     Mereviu konsep laporan;

3)     Mengonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan

4)     Memfinalisasi laporan.

  1. Menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)     Mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2)     Mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Badan;

3)     Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Mutasi dan Promosi;

4)     Mengonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan;dan

5)     Memfinalisasi dokumen pelaporan.

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)     Mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2)     Meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

3)     Menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4)     Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Mutasi dan Promosi membawahi:

  1. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Umum;
  2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi tenaga fungsional;
  3. Sub Bidang Mutasi dan Promosi tenaga Struktural.

 

5.      Bidang Diklat dan Pengembangan Aparatur

Bidang Pengembangan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan, Sub Bidang Diklat Teknis, dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku  untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas:

  1.             Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)     Mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Aparatur dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2)     Mengoordinasikan penyusunan konsep dokumen perencanaan strategis dengan Pejabat Lingkup Badan;

3)     Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen perencanaan strategis kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Pengembangan Aparatur;

4)     Mengonsultasikan draft dokumen perencanaan strategis kepada pimpinan;dan

5)     Memfinalisasi dokumen perencanaan strategis.

  1.             Pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Pengembangan Aparatur dengan menjabarkan rencana operasional Bidang berdasarkan SOP dan Renstra Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1)     Menelaah program kerja Badan;

2)     Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3)     Mengonsultasikan ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

4)     Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;

5)     Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja;dan

6)     Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang sesuai dengan tugas  dan tanggung jawab.

  1.             Mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:

1)     Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;

2)     Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;

3)     Membagi tugas kepada pejabat terkait;dan

4)     Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

  1.             Melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan, Sub Bidang Diklat Teknis dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkonisasi dengan baik, dengan tahapan:

1)     Merumuskan prosedur tugas lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan, Sub Bidang Diklat Teknis dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;

2)     Melaksanakan tugas lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan, Sub Bidang Diklat Teknis dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;dan

3)     Mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan, Sub Bidang Diklat Teknis dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

  1.             Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Aparatur sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:

1)     Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

2)     Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

3)     Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;dan

4)     Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.

  1.             Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:

1)     Memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;

2)     Mengembalikan dokumen/ naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki;dan

3)     Membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.

  1.             Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Aparatur dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:

1)     Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang;

2)     Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;

3)     Menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;

4)     Menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan;dan

5)     Memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.

  1.             Menyusun laporan pelaksanaan kinerja tugas lingkup Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Prajabatan, Sub Bidang Diklat Teknis dan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:

1)     Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

2)     Mereviu konsep laporan;

3)     Mengonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;dan

4)     Memfinalisasi laporan.

  1.             Menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1)     Mengoordinasikan dengan bawahan di lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur dan membagi tugas pengumpulan bahan;

2)     Mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Badan;

3)     Memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur;

4)     Mengonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan;dan

5)     Memfinalisasi dokumen pelaporan.

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:

1)     Mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;

2)     Meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;

3)     Menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan

4)     Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Diklat dan Pengembangan Aparatur  membawahi :

  1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, dan Prajabatan;
  2. Sub Bidang Diklat Teknis;
  3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

 

6.        Unit Pelaksana Teknis (UPT) Data dan Informasi Kepegawaian

UPT Data dan Informasi Data dan Informasi Kepegawaian dipimpim oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bidang terkait pada Badan.

Susunan Organisasi UPT terdiri atas:

a)    Kepala UPT;

b)    Sub Bagian Tata Usaha:

c)    Unit Data Kepegawaian;dan

d)    Unit Informasi Kepegawaian.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan dalam bidang data, dan informasi kepegawaian.

UPT melaksanakan fungsi:

  1. Pelaksanaan tugas teknis Badan;
  2. Evaluasi tugas teknis Badan;dan
  3. Pelaporan hasil tugas teknis Badan.

 

a.                    Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas:

  1. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT;
  2. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT
  3. Penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Cilegon;
  4. Penyelenggaraan pelayanan aparatur, keamanan dokumen kepegawaian dan kelancaran administrasi kepegawaian;
  5. Penyelenggaraan input data yang berkaitan dengan kepegawaian;
  6. Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Badan Komunikasi, Informatika, sandi dan Statistik Kota Cilegon;

h. Menyusun dan menganalisa data kepegawaian;

  1. Mengelola arsip kepegawaian secara manual dan elektronik yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Badan Komunikasi, Informatika, sandi dan Statistik dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon;
  2. Melakukan rekonsiliasi data pegawai;dan
  3. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan UPT.

Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT;
  2. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT yang meliputi administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  3. pengendalian dan pembinaan Unit-Unit pada UPT;
  4. pelaksanaan pembinaan aparatur UPT;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;dan
  6. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan UPT.

 

b.  Kepala Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas:

1)        Pembuatan rencana kerja UPT;

2)        Pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan Badan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan Rumah tangga serta penggunaan kantor UPT;

3)        Pelaksanaan pengaturan urusan keamanan lingkungan kantor UPT;

4)        Pembuataan laporan kepegawaian, Daftar Urutan Kepegawaian (DUK), bahan pembuatan SKP setiap pegawai dan usulan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti serta data pegawai yang akan mengikuti diklat ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan;

5)        Pembuatan daftar gaji dan membantu melaksanakan penggajian;

6)        Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;

7)        Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;

8)        Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kerja Badan;

9)        Pengevaluasian hasil program kerja;

10)      Pembuatan laporan hasil kegiatan;

11)      Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT;

12)      Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;dan

13)      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pelaksanaan administrasi UPT sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait dengan tugas dan fungsinya.